Beritaterheboh.com - Pemprov DKI Jakarta semula mengusulkan anggaran Rp 4,498 miliar untuk jalur sepeda, namun kemarin saat mengadakan r...
Beritaterheboh.com - Pemprov DKI Jakarta semula mengusulkan anggaran Rp 4,498 miliar untuk jalur sepeda, namun kemarin saat mengadakan rapat bersama dengan DPRD DKI, Pemprov meminta anggaran jalur sepeda senilai Rp 73,771 miliar. PDIP menilai rencana jalur sepeda lemah dan belum matang.
"Perencanaan yang lemah mengakibatkan lonjakan anggaran yang tidak jelas juntrungannya, contohnya tadi dari 4 miliar naik naik menjadi 73 miliar inikan soal perencanaan. Kalau perencanaanya baik, ada kajian yang baik, nggak mungkin sampai itu terjadi," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono kepada wartawan, Selasa (29/10/2019).
Gembong mengaku setuju program jalur sepeda Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun ia menilai seharusnya Pemprov juga memprtimbangkan matang-matang mengenai aturan ini.
Ia menyarankan agar uang puluhan miliar itu digunakan untuk program prioritas saja. Ia juga mengingatkan agar Anies beserta jajarannya selalu memikirkan skala prioritas dalam menyusun anggaran atau program, bahkan Gembong juga meminta Pemprov untuk meminimalisir anggaran itu.
"Perencanaan kita perencanaan Pemprov DKI harus jeli melihat mana yang menjadi skala prioritas kita gitu loh, jadi memang karena perencanaan kita lemah, memang ini kan soal perencanaan," katanya.
"Diminimalisir aja, bahwa jalur sepeda penting, saya sepakat, tapi alokasi nggak sebesar itulah, gimana musti ada kajian ulang untuk bisa meminimalisir anggaran yang sekitar 73 miliar itu," jelasnya.
Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta menyampaikan usulan anggaran jalur sepeda berada di angka Rp 4 miliar, namun saat rapat bersama DPRD DKI kemarin (28/10), Dishub mengubah usulan anggaran itu menjadi sekitar Rp 73 miliar.
Dalam rapat itu, DPRD DKI merasa rencana itu belum jelas dan mendadak naik tak sesuai rencana awal. Sejumlah anggota Komisi B dan C pun melontarkan kritik keras. Mereka mempertanyakan anggaran Pemprov yang tiba-tiba naik tinggi.
Salah satu anggota Komisi B dari Fraksi DPRD DKI Jakarta, Manura Siahaan, bertanya soal rencana besar (master plan) pembangunan jalur sepeda. Jika tidak ada, anggaran ini kemungkinan akan dicoret.
"Kalau tak mampu tunjukkan itu (master plan) saya rekomendasikan dicoret. Semua yang tidak terintegrasi dengan mengatasi kemacetan, dicoret," kata Manura.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C Pandapotan Sinaga, bertanya soal alasan peningkatan anggaran. Padahal Pandapotan menyebut ada pemotongan rencana anggaran secara umum di DKI Jakarta.
"Setelah lakukan efisiensi, kalian malah naik Rp 69 miliar. Perencanaan bagaimana? Harus dipastikan, nggak mungkin selama satu hari bisa naik," kata Pandapotan.
Syafrin lalu meyakinkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah membuat master plan pembuatan 500 km jalur sepeda sampai 2020. "Master plan sudah ada. Sudah di-workshop dengan elemen pesepeda. Target kami di 2022, 500 km," ujar Syafrin.
Sementara itu, tentang rencana kenaikan, Syafrin mengatakan jalur sepeda awalnya bukan prioritas. Namun berubah setelah ada kajian dan pembangunan jalur sepeda.
"Saya laporkan, bahwa begitu kami masuk ke bulan Juli memang program sudah ada. Tapi dalam implementasi itu belum masuk prioritas Dishub, dan oleh sebab itu, prioritas penanganan tempat, kebutuhan jalur sepeda menjadi penting," kata Syafrin.(detik.com)
Source: https://news.detik.com/berita/d-4763005/dprd-dki-kritik-anggaran-jalur-sepeda-rp-73-m-kok-ujug-ujug-naik/2
