Beritaterheboh.com - Anies Baswedan hari ini tepat tiga tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta memberika...
Beritaterheboh.com - Anies Baswedan hari ini tepat tiga tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta memberikan kritik. Sorotan paling banyak tertuju pada janji rumah DP Rp 0 dan penanganan banjir.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan dalam membuat program kerja itu sudah diatur. Ada yang selesai dalam satu tahun hingga 5 tahun.
"Ya kan Pak Gubernur sudah mengatur, program ini kan bukan tiga tahun, program kepemimpinan kan sudah diatur mana yang konsentrasi mana yang pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, terkait banjir ya kan dimulai dari tahun pertama sampai tahun kelima ada tahapannya," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020).
Mengenai janji DP Rp 0, kata Riza, itu bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, program rumah DP Rp 0 juga akan dikerjasamakan dengan pihak swasta.
"Terkait dengan DP Rp 0 juga begitu dan itu kan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov. Pemprov bersama dengan BUMD, Dinas Perumahan, Sarana Jaya, kemudian juga dengan pihak swasta. Jadi kerja sama semua, bahkan juga Pemerintah Pusat jadi itu kerja sama kita semua, Pemerintah Pusat, Provinsi, BUMD dan pihak swasta," ucapnya.
Lebih lanjut, Riza optimistis 23 janji kampanye Anies akan terealisasi di akhir periode.
"Ya kita optimis dong, waktu kita membuat janji Pak Anies-Sandi kan semua sudah dihitung. Kita optimis bahwa semua yang kita janjikan visi misi program kita laksanakan, juga janji-janji yang 23 itu," kata Riza.
Diketahui, sejumlah fraksi DPRD DKI memberi kritik di tahun ketiga Anies memimpin Ibu Kota. DPRD DKI menyoroti mandeknya program DP Rp 0 dan penanganan banjir.
"Rumah (DP) Rp 0 sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP Rp 0. Kalau Pemprov DKI melibatkan BUMD yang ada, saya rasa cepat berhasil, karena kita tidak bisa menyerahkan program DP Rp 0 ini ke Dinas Perumahan misalnya. Dinas Perumahan tidak punya kemampuan tentang itu. Maka harus melibatkan pihak BUMD. DKI kan punya Jakpro, Sarana Jaya," kata Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas.
Selain itu, Fraksi NasDem DPRD DKI menyoroti untuk Anies di tiga tahun jabatannya, yakni mengenai proses penanggulangan banjir. Dia melihat Pemprov DKI selama ini belum melakukan tindakan nyata untuk mencegah terjadinya banjir, salah satunya melakukan normalisasi sungai.
"Masalah banjir. Tahun kemarin itu banjir seluruh Jakarta itu parah dan terparah, terus sampai saat ini kemarin saja kita belum lihat nih terkait normalisasi banjir yang dia lakukan. Ini menurut saya dan masih tidak sinkron dengan pemerintah pusat, seakan dia (Anies) tidak bisa bekerja sama dalam tata koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan banjir. Jangan saling melempar masalah banjir ini," kata Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter.(detik.com)
