Fadli Zon Ngomel-ngomel Soal Tenaga Kerja Asing, Ini Jawaban Menohok Istana


Beritaterheboh.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengkritik keras Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menurutnya tidak berpihak kepada kepentingan tenaga kerja lokal. Dia mengusulkan DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai tenaga kerja asing.

"Jadi, bila perlu nanti kita usulkan untuk dibentuk Pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring. Bahaya sekali jika pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol memadai," kata Fadli Zon di akun twitter resminya @fadlizon, Kamis (19/4).

Salah satu poin dalam Perpres itu tidak memberi kewajiban bagi seluruh TKA di Indonesia memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari kementerian dan lembaga teknis terkait.


Dalam Pasal 10 disebutkan pemberi kerja tidak wajib memberikan RPTKA bagi TKA yang memegang saham dan menjabat sebagai anggota direksi, pegawai diplomatik, dan jenis-jenis pekerjaan yang masih dibutuhkan pemerintah.

Rencananya, jenis-jenis pekerjaan yang masih dibutuhkan pemerintah akan diatur ke dalam Peraturan Menteri Ketenegakerjaan.

Kendati demikian, pemerintah mengingatkan untuk mengutamakan tenaga kerja dalam negeri pada semua jenis jabatan yang tersedia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga membantah Perpres Nomor 20 Tahun 2018 membebaskan TKA masuk ke Indonesia. 

Pramono menyebut Perpres itu hanya mempermudah proses adminstrasinya, bukan tentang mendatangkan tenaga kerja asing. Ia juga memastikan TKA tak berkompeten tidak akan masuk Indonesia. 

Di sisi lain, Fadli berdasarkan pengamatannya terhadap Perpres itu menyarankan pembentukan Pansus Tenaga Kerja Asing.

Dia menyebut kebijakan tersebut salah arah. Sebab menurut Fadli, arus tenaga kerja asing sudah menjadi keniscayaan lewat integrasi ekonomi ASEAN serta berbagai ratifikasi kerja sama internasional lain. 

Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Fadli menyebut per Maret 2018 ada 126 ribu tenaga kerja asing di Indonesia. 

Angka itu kata dia, melonjak 69,85 persen dibandingkan jumlah tenaga kerja asing pada Desember 2016 sebesar 74.813 orang.

"Sebelum ada Perpres No. 20/2018 saja lonjakannya sudah besar, apalagi sesudah ada Perpres ini," kata dia. 

"Masalahnya, itu baru data tenaga kerja legal. Kita tak tahu data tenaga kerja ilegal yang masuk ke Indonesia. Yang jelas, sepanjang tahun 2017 kita sama-sama menyimak kasusnya ada ribuan. Saya yakin jumlah riilnya jauh lebih besar ketimbang yang terungkap di media," kata Fadli.

"Artinya, hampir 30 persennya tenaga kerja ilegal. Menurut data resmi, tenaga kerja asing legal dan ilegal mayoritas memang berasal dari Cina," imbuh dia.

Seskab Bantah Perpres TKA Mendatangkan Pekerja Asing

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menekankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dibuat untuk mempermudah administrasi para pekerja asing di Indonesia. Selama ini para pekerja asing kesulitan mendapatkan izin.

‎"Administrasi itu mengutamakan untuk TKA menengah ke atas. Ini adalah izin administrasinya, jadi bukan tentang mendatangkan tenaga kerja (asing)," kata Pramono di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 April 2018.

Dengan adanya perpres tersebut, jelas dia, seorang direktur yang berstatus WNA akan mudah dan cepat mengurus izin kerjanya. WNA itu tak perlu lagi pergi ke negara tetangga untuk membuat izin sebelum kembali ke Tanah Air.

"Nah izin-izin begitulah yang diatur, dipermudah. Jadi bukan mempermudah TKA masuk," ujar dia.

Ia menegaskan, ‎perpres ini tidak berhubungan dengan mempermudah pekerja-pekerja kasar atau buruh dari luar negeri untuk bekerja di Indonesia. Fokus beleid tersebut pada tingkatan manajer ke atas. 

"Jadi ini sama sekali tidak berhubungan dengan tenaga kerja non-skill, ini hanya pada level medium ke atas. Kemudian, ini juga berkaitan dengan jabatan, seorang direktur keuangan mau pindah jadi direktur operasi. Dulu izin terlalu berbelit-belit, kita permudah," ucap dia.


Ia tak mempersoalkan bila ada yang mengangkat isu perpres ini menjadi konsumsi politik pihak yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Ia menganggap wajar isu ini menjadi miring lantaran tahun ini memasuki tahun politik.

"Jadi kita tahu karena ini tahun politik, isu tenaga kerja pasti digoreng-goreng," kata dia.(metrotvnews.com/CNNIndinesia.com)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Fadli Zon Ngomel-ngomel Soal Tenaga Kerja Asing, Ini Jawaban Menohok Istana"

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.