(ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO) Beritaterheboh.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji kinerja dua periode pemerintahan ...
(ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO)
Beritaterheboh.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji kinerja dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu yang dipuji adalah kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika Ketua Umum Demokrat tersebut memimpin negara.
Pujian itu Prabowo lontarkan saat memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman pribadi SBY, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018) malam.
Pertemuan tersebut membahas peluang koalisi antara Gerindra dan Demokrat dalam Pilpres 2019.
"Pak SBY memiliki pengalaman yang sangat besar. Sepuluh tahun beliau memimpin dengan baik republik kita. Yang jelas waktu beliau memimpin, BUMN-BUMN dalam keadaan baik," ujar Prabowo.
Prabowo menilai, kondisi BUMN saat ini merisaukan. Padahal, kata mantan Danjen Kopassus itu, BUMN merupakan pertahanan terakhir ekonomi negara Indonesia.
FAKTANYA:
Berikut ini, daftar 30 BUMN yang rugi 34,68 triliun sepanjang tahun 2013:
1. Perum Produksi Film Negara, rugi Rp 1 miliar
2. PTPN XIII, rugi Rp 1 miliar
3. PT Inhutani IV, rugi Rp 2 miliar
4. PT Dok dan Kodja Bahari, rugi Rp 3 miliar
5. Perum LKBN Antara, rugi Rp 4 miliar
6. PT INUKI, rugi Rp 5 miliar
7. PT Energy Management Indonesia, rugi Rp 5 miliar
8. PT Inhutani III, rugi Rp 8 miliar
9. PT Primissima, rugi Rp 10 miliar
10. PT Survai Udara Penas, rugi Rp 19 miliar
11. PT Boma Bisma Indra, rugi Rp 19 miliar
12. PT Industri Sandang Nusantara, rugi Rp 41 miliar
13. PT Hotel Indonesia Natour, rugi Rp 46 miliar
14. PT Indofarma, rugi Rp 54 miliar
15. PT Djakarta Lloyd, rugi Rp 57 miliar
16. PT Iglas, rugi Rp 71 miliar
17. PT Kertas Kraft Aceh, rugi Rp 90 miliar
18. PT INKA, rugi Rp 97 miliar
19. PTPN II, rugi Rp 101 miliar
20. PT Dok dan Perkapalan Surabaya, rugi Rp 102 miliar
21. PTPN XIV, rugi Rp 135 miliar
22. PT Kertas Leces, rugi Rp 151 miliar
23. PT Krakatau Steel Tbk, rugi Rp 194 miliar
24. PT Pertani, rugi Rp 278 miliar
25. Perum Bulog, rugi Rp 342 miliar
26. PT PAL, rugi Rp 382 miliar
27. PT PELNI, rugi Rp 634 miliar
28. PT Sang Hyang Seri, rugi Rp 712 miliar
29. PT Merpati Nusantara Airlines, rugi Rp 1,57 triliun
30. PT PLN, rugi Rp 29,56 triliun
Berikut ini, daftar 26 BUMN yang rugi 11,7 triliun sepanjang tahun 2014:
1. Perum Produksi Film Negara, rugi Rp 1 miliar
2. PT Energy Management Indonesia, rugi Rp 3 miliar (unaudited)
3. PT PDIP Batam Rugi, rugi Rp 5 miliar
4. PT INUKI, rugi Rp 6 miliar (unaudited)
5. PT Primissima, rugi Rp 7 miliar
6. PT Balai Pustaka, rugi Rp 8 miliar
7. PT Indra Karya, rugi Rp 9 miliar
8. PT Survai Udara Penas, rugi Rp 21 miliar
9. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, rugi Rp 37 miliar
10. PT Berdikari, rugi Rp 48 miliar
11. PT Industri Sandang Nusantara, rugi Rp 68 miliar
12. PT Kertas Kraft Aceh, Rp 81 miliar (unaudited)
13. PT Dok & Perkapalan Surabaya, rugi Rp 90 miliar
14. PT Barata Indonesia, rugi 97 miliar
15. PT Iglas, rugi Rp 101 miliar
16. PT Pertani, rugi Rp 123 miliar (unaudited)
17. PT ASEI REI, rugi Rp 128 miliar
18. PT Sang Hyang Seri, rugi Rp 160 miliar (unaudited)
19. PT Dok & Kodja Bahari, rugi Rp 176 miliar
20. PT INTI, rugi Rp 266 miliar
21. PT Rajawali Nusantara Indonesia, rugi Rp 281 miliar
22. Perum Bulog, rugi Rp 459 miliar
23. PT Antam Tbk, Rugi Rp 775 miliar
24. PT Merpati Nusantara Airlines, rugi Rp 1,57 triliun (audited 2013)
25. PT Krakatau Steel Tbk, rugi Rp 2,59 triliun
26. PT Garuda Indonesia Tbk, rugi Rp 4,62 triliun
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2924875/26-bumn-rugi-rp-117-triliun-ini-daftarnya
12 BUMN Rugi di 2017, Jumlahnya Rp 5,2 Triliun
Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro mengatakan kerugian 12 BUMN tahun lalu nilainya mencapai Rp 5,2 triliun.
"2016 tercatat 26 BUMN rugi. Di 2017 turun menjadi 12 BUMN, nilai kerugian hanya Rp 5,2 triliun," katanya usai menghadiri HUT Kementerian BUMN ke 20 di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).
Baca juga: Dalam 20 Tahun Aset BUMN Capai Rp 7.200 Triliun
Angka kerugian ini pun turun dibandingkan 2016. Kerugian 26 BUMN pada 2016 nilainya mencapai Rp 6,7 triliun. Artinya turun Rp 1,5 triliun atau berkurang 22,38% dalam setahun.
"Lebih tinggi nilai kerugian 2016 sekitar Rp 6,7 triliun," jelasnya.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3969605/12-bumn-rugi-di-2017-jumlahnya-rp-52-triliun
Pada tahun 2008, merupakan tahun yang dianggap sebagai ledakan privatisasi BUMN. Pemerintahan SBY mengumumkan akan melego 44 BUMN. Para ekonom menilai, privatisasi 44 BUMN tersebut sangat fantastis. Namun karena terkendala pasar, privatisasi baru dilangsungkan pada tahun 2009.
“Tahun lalu (2008) karena kondisi pasar tidak memungkinkan, maka ada sejumlah BUMN restrukturisasinya carry over (dialihkan) ke tahun depan,” kata Deputi Menneg BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi, M Yasin.
Pada tahun 2009, Pemerintahan SBY telah melakukan program privatisasi terhadap 30 BUMN. Privatisasi dilakukan melalui pola penjualan saham perdana kepada publik (IPO). (Kompas, 30 Desember 2008)
Lalu pada tahun 2013, dilaporkan bahwa total 36 BUMN telah melantai di bursa saham, dan 90 persen saham dikuasai pihak asing.
Berikut 36 Perusahaan negara yang telah diprivatisasi oleh pemerintahan SBY:
1. PT Asuransi Jasa Indonesia,
2. Bank Tabungan Nasional,
3. Jakarta Lloyd,
4. Krakatau Steel,
5. Industri Sandang,
6. PTB Inti,
7. Rukindo,
8. Bahtera Adi Guna,
9. PT Perkebunan Nusantara III,
10.PT Perkebunan Nusantara IV,
11.PT Perkebunan Nusantara VII,
12.Sarana Karya.
13.Semen Batu Raya,
14.Waskita Karya,
15.Sucofindo,
16.Surveyor Indonesia,
17.Kawasan Berikat Nusantara,
18.Kawasan Industri Medan,
19.Kawasan Industri Makasar,
20.Kawasan Industri Wijaya Kusuma,
21.BNI Persero,
22.Adhi Karya,
23.Pembangunan Perumahan (melalui IPO),
24.Kawasan Industri Surabaya,
25.Rekayasa Industri.
26.PT Dirgantara Industri,
27.Boma Vista,
28.PTB Barata,
29.PTB Inka,
30.Dok Perkapalan Surabaya,
31.Dok Perkapalan Koja Bahari,
32.Biramaya Karya,
33.Yodya Karya,
34.Kimia Farma dan Indo Farma
35.PT Kraft Aceh, dan
36.Industri Kapal Indonesia.( Seruu.com, 2 Maret 2013)
Apa Perbedan Privatisasi Antara SBY dan Megawati?
Pertama, juga harus dibedakan garis politik antara Megawati dengan garis politik SBY. Kebijakan politik Megawati adalah berdikari, dan yang menjadi semangat kerja pemerintah adalah “mengurangi secara signifikan jumlah utang negara” dan bertahan atas gebukan IMF yang ditandatangani pada tahun 1999. Sementara di era SBY, ekonomi politik berhaluan liberal, pembangunan didasarkan pada pertumbuhan hutang bukan pertumbuhan produksi.
Megawati wajib meneruskan keputusan pemerintah sebelumnya di masa Presiden BJ Habibie dalam SAP (Structural Adjustment Program). Dan hal ini adalah bagian dari desakan dunia luar seperti IMF dan World Bank. Sementara garis politik SBY menjalankan privatisasi sebagai bagian dari politik mandor langsung World Bank.
Kedua, Megawati melakukan politik anggaran yang menutup APBN, saat itu APBN defisit mewarisi berantakannya ekonomi di masa kejatuhan Suharto yang hancur lebur. Megawati harus menutupi hal itu karena dampak krisis 1997 bila tidak diselamatkan lewat politik penyelamatan anggaran darurat akan berimbas ke banyak sektor ekonomi, ini artinya Megawati melakukan “Politik Penyelamatan Anggaran di Masa Darurat”, dan bagaimana kronologis penjualan aset BUMN, telah dijabarkan di sini.
Sementara di masa SBY, anggaran APBN cenderung surplus dan tidak kekurangan berhutang dan privatisasi besar-besaran terus dilakukan, dan ini merupakan skenario neoliberal, yang merupakan antitesis dari politik Megawati.
Ketiga, privatisasi di jaman SBY amat massif, dan tentunya akan memperlemah struktur kekayaan negara karena privatisasi ini dibarengi dengan sistem politik neoliberal dimana pemodal masuk dan menyerbu seluruh lini kekayaan negara sementara negara sama sekali tidak memiliki kekuatan bersaing dengan pemodal-pemodal asing. Di masa Megawati privatisasi 12 BUMN tujuannya itu untuk segera menyelesaikan hutang.
Ketiga hal ini bisa menjelaskan kenapa SBY seakan-akan membenarkan politik utang dan politik liberalisasi. Sementara itu, banyak kalangan terus berteriak soal privatisasi Indosat sebagai titik nol negara tidak mempertahankan asetnya, tanpa pernah mencoba mencari tahu bahwa penjualan itu untuk menyelesaikan hutang dan keluar sebagai negara yang berdikari secara ekonomi, menguasai pasar regional dan produktif.
Beritaterheboh.com sumber detik.com/liputanislam.com
Beritaterheboh.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji kinerja dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu yang dipuji adalah kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika Ketua Umum Demokrat tersebut memimpin negara.
Pujian itu Prabowo lontarkan saat memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman pribadi SBY, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018) malam.
Pertemuan tersebut membahas peluang koalisi antara Gerindra dan Demokrat dalam Pilpres 2019.
"Pak SBY memiliki pengalaman yang sangat besar. Sepuluh tahun beliau memimpin dengan baik republik kita. Yang jelas waktu beliau memimpin, BUMN-BUMN dalam keadaan baik," ujar Prabowo.
Prabowo menilai, kondisi BUMN saat ini merisaukan. Padahal, kata mantan Danjen Kopassus itu, BUMN merupakan pertahanan terakhir ekonomi negara Indonesia.
FAKTANYA:
Berikut ini, daftar 30 BUMN yang rugi 34,68 triliun sepanjang tahun 2013:
1. Perum Produksi Film Negara, rugi Rp 1 miliar
2. PTPN XIII, rugi Rp 1 miliar
3. PT Inhutani IV, rugi Rp 2 miliar
4. PT Dok dan Kodja Bahari, rugi Rp 3 miliar
5. Perum LKBN Antara, rugi Rp 4 miliar
6. PT INUKI, rugi Rp 5 miliar
7. PT Energy Management Indonesia, rugi Rp 5 miliar
8. PT Inhutani III, rugi Rp 8 miliar
9. PT Primissima, rugi Rp 10 miliar
10. PT Survai Udara Penas, rugi Rp 19 miliar
11. PT Boma Bisma Indra, rugi Rp 19 miliar
12. PT Industri Sandang Nusantara, rugi Rp 41 miliar
13. PT Hotel Indonesia Natour, rugi Rp 46 miliar
14. PT Indofarma, rugi Rp 54 miliar
15. PT Djakarta Lloyd, rugi Rp 57 miliar
16. PT Iglas, rugi Rp 71 miliar
17. PT Kertas Kraft Aceh, rugi Rp 90 miliar
18. PT INKA, rugi Rp 97 miliar
19. PTPN II, rugi Rp 101 miliar
20. PT Dok dan Perkapalan Surabaya, rugi Rp 102 miliar
21. PTPN XIV, rugi Rp 135 miliar
22. PT Kertas Leces, rugi Rp 151 miliar
23. PT Krakatau Steel Tbk, rugi Rp 194 miliar
24. PT Pertani, rugi Rp 278 miliar
25. Perum Bulog, rugi Rp 342 miliar
26. PT PAL, rugi Rp 382 miliar
27. PT PELNI, rugi Rp 634 miliar
28. PT Sang Hyang Seri, rugi Rp 712 miliar
29. PT Merpati Nusantara Airlines, rugi Rp 1,57 triliun
30. PT PLN, rugi Rp 29,56 triliun
Berikut ini, daftar 26 BUMN yang rugi 11,7 triliun sepanjang tahun 2014:
1. Perum Produksi Film Negara, rugi Rp 1 miliar
2. PT Energy Management Indonesia, rugi Rp 3 miliar (unaudited)
3. PT PDIP Batam Rugi, rugi Rp 5 miliar
4. PT INUKI, rugi Rp 6 miliar (unaudited)
5. PT Primissima, rugi Rp 7 miliar
6. PT Balai Pustaka, rugi Rp 8 miliar
7. PT Indra Karya, rugi Rp 9 miliar
8. PT Survai Udara Penas, rugi Rp 21 miliar
9. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, rugi Rp 37 miliar
10. PT Berdikari, rugi Rp 48 miliar
11. PT Industri Sandang Nusantara, rugi Rp 68 miliar
12. PT Kertas Kraft Aceh, Rp 81 miliar (unaudited)
13. PT Dok & Perkapalan Surabaya, rugi Rp 90 miliar
14. PT Barata Indonesia, rugi 97 miliar
15. PT Iglas, rugi Rp 101 miliar
16. PT Pertani, rugi Rp 123 miliar (unaudited)
17. PT ASEI REI, rugi Rp 128 miliar
18. PT Sang Hyang Seri, rugi Rp 160 miliar (unaudited)
19. PT Dok & Kodja Bahari, rugi Rp 176 miliar
20. PT INTI, rugi Rp 266 miliar
21. PT Rajawali Nusantara Indonesia, rugi Rp 281 miliar
22. Perum Bulog, rugi Rp 459 miliar
23. PT Antam Tbk, Rugi Rp 775 miliar
24. PT Merpati Nusantara Airlines, rugi Rp 1,57 triliun (audited 2013)
25. PT Krakatau Steel Tbk, rugi Rp 2,59 triliun
26. PT Garuda Indonesia Tbk, rugi Rp 4,62 triliun
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2924875/26-bumn-rugi-rp-117-triliun-ini-daftarnya
12 BUMN Rugi di 2017, Jumlahnya Rp 5,2 Triliun
Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro mengatakan kerugian 12 BUMN tahun lalu nilainya mencapai Rp 5,2 triliun.
"2016 tercatat 26 BUMN rugi. Di 2017 turun menjadi 12 BUMN, nilai kerugian hanya Rp 5,2 triliun," katanya usai menghadiri HUT Kementerian BUMN ke 20 di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).
Baca juga: Dalam 20 Tahun Aset BUMN Capai Rp 7.200 Triliun
Angka kerugian ini pun turun dibandingkan 2016. Kerugian 26 BUMN pada 2016 nilainya mencapai Rp 6,7 triliun. Artinya turun Rp 1,5 triliun atau berkurang 22,38% dalam setahun.
"Lebih tinggi nilai kerugian 2016 sekitar Rp 6,7 triliun," jelasnya.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3969605/12-bumn-rugi-di-2017-jumlahnya-rp-52-triliun
Pada tahun 2008, merupakan tahun yang dianggap sebagai ledakan privatisasi BUMN. Pemerintahan SBY mengumumkan akan melego 44 BUMN. Para ekonom menilai, privatisasi 44 BUMN tersebut sangat fantastis. Namun karena terkendala pasar, privatisasi baru dilangsungkan pada tahun 2009.
“Tahun lalu (2008) karena kondisi pasar tidak memungkinkan, maka ada sejumlah BUMN restrukturisasinya carry over (dialihkan) ke tahun depan,” kata Deputi Menneg BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi, M Yasin.
Pada tahun 2009, Pemerintahan SBY telah melakukan program privatisasi terhadap 30 BUMN. Privatisasi dilakukan melalui pola penjualan saham perdana kepada publik (IPO). (Kompas, 30 Desember 2008)
Lalu pada tahun 2013, dilaporkan bahwa total 36 BUMN telah melantai di bursa saham, dan 90 persen saham dikuasai pihak asing.
Berikut 36 Perusahaan negara yang telah diprivatisasi oleh pemerintahan SBY:
1. PT Asuransi Jasa Indonesia,
2. Bank Tabungan Nasional,
3. Jakarta Lloyd,
4. Krakatau Steel,
5. Industri Sandang,
6. PTB Inti,
7. Rukindo,
8. Bahtera Adi Guna,
9. PT Perkebunan Nusantara III,
10.PT Perkebunan Nusantara IV,
11.PT Perkebunan Nusantara VII,
12.Sarana Karya.
13.Semen Batu Raya,
14.Waskita Karya,
15.Sucofindo,
16.Surveyor Indonesia,
17.Kawasan Berikat Nusantara,
18.Kawasan Industri Medan,
19.Kawasan Industri Makasar,
20.Kawasan Industri Wijaya Kusuma,
21.BNI Persero,
22.Adhi Karya,
23.Pembangunan Perumahan (melalui IPO),
24.Kawasan Industri Surabaya,
25.Rekayasa Industri.
26.PT Dirgantara Industri,
27.Boma Vista,
28.PTB Barata,
29.PTB Inka,
30.Dok Perkapalan Surabaya,
31.Dok Perkapalan Koja Bahari,
32.Biramaya Karya,
33.Yodya Karya,
34.Kimia Farma dan Indo Farma
35.PT Kraft Aceh, dan
36.Industri Kapal Indonesia.( Seruu.com, 2 Maret 2013)
Apa Perbedan Privatisasi Antara SBY dan Megawati?
Pertama, juga harus dibedakan garis politik antara Megawati dengan garis politik SBY. Kebijakan politik Megawati adalah berdikari, dan yang menjadi semangat kerja pemerintah adalah “mengurangi secara signifikan jumlah utang negara” dan bertahan atas gebukan IMF yang ditandatangani pada tahun 1999. Sementara di era SBY, ekonomi politik berhaluan liberal, pembangunan didasarkan pada pertumbuhan hutang bukan pertumbuhan produksi.
Megawati wajib meneruskan keputusan pemerintah sebelumnya di masa Presiden BJ Habibie dalam SAP (Structural Adjustment Program). Dan hal ini adalah bagian dari desakan dunia luar seperti IMF dan World Bank. Sementara garis politik SBY menjalankan privatisasi sebagai bagian dari politik mandor langsung World Bank.
Kedua, Megawati melakukan politik anggaran yang menutup APBN, saat itu APBN defisit mewarisi berantakannya ekonomi di masa kejatuhan Suharto yang hancur lebur. Megawati harus menutupi hal itu karena dampak krisis 1997 bila tidak diselamatkan lewat politik penyelamatan anggaran darurat akan berimbas ke banyak sektor ekonomi, ini artinya Megawati melakukan “Politik Penyelamatan Anggaran di Masa Darurat”, dan bagaimana kronologis penjualan aset BUMN, telah dijabarkan di sini.
Sementara di masa SBY, anggaran APBN cenderung surplus dan tidak kekurangan berhutang dan privatisasi besar-besaran terus dilakukan, dan ini merupakan skenario neoliberal, yang merupakan antitesis dari politik Megawati.
Ketiga, privatisasi di jaman SBY amat massif, dan tentunya akan memperlemah struktur kekayaan negara karena privatisasi ini dibarengi dengan sistem politik neoliberal dimana pemodal masuk dan menyerbu seluruh lini kekayaan negara sementara negara sama sekali tidak memiliki kekuatan bersaing dengan pemodal-pemodal asing. Di masa Megawati privatisasi 12 BUMN tujuannya itu untuk segera menyelesaikan hutang.
Ketiga hal ini bisa menjelaskan kenapa SBY seakan-akan membenarkan politik utang dan politik liberalisasi. Sementara itu, banyak kalangan terus berteriak soal privatisasi Indosat sebagai titik nol negara tidak mempertahankan asetnya, tanpa pernah mencoba mencari tahu bahwa penjualan itu untuk menyelesaikan hutang dan keluar sebagai negara yang berdikari secara ekonomi, menguasai pasar regional dan produktif.
Beritaterheboh.com sumber detik.com/liputanislam.com