Beritaterheboh.com - Kuasa hukum Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Hoax, Eggi Sudjana menilai Bawaslu tidak fair dalam menghentikan lapora...
Beritaterheboh.com - Kuasa hukum Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Hoax, Eggi Sudjana menilai Bawaslu tidak fair dalam menghentikan laporan terhadap Jokowi soal data impor jagung dan kebakaran hutan di debat capres kedua. Eggi akan melaporkan Bawaslu dan Jokowi ke Bareskrim.
"Ya di sini lah terjadinya tidak fair di dalam menerima laporan, tidak fairnya adalah dia cuma memakai pasal UU Pemilu Pasal 280, itu memang tidak ada kaitannya dengan itu," kata Eggi saat dihubungi, Sabtu (9/3/2019).
Baca juga: Bawaslu Hentikan Laporan Eggi Sudjana soal Jokowi
Menurut Eggi, yang mereka laporkan adalah Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Berita Bohong. Pasal itu, lanjut Eggi, sama dengan yang dikenakan ke Ratna Sarumpaet.
"Kenapa kita laporkan pakai pasal itu karena Jokowi sedang bertindak sebagai capres, jadi sama dengan warga negara lain, tidak ada kekhususan sebagai presiden, dia statusnya sama dengan warga negara lain, sama dengan Prabowo yang juga capres, sama juga dengan Ratna sarumpaet," ujarnya.
Dilanjutkan Eggi, maka tidak tepat jika laporan terhadap Jokowi sebagai Presiden. Sebab, presiden tidak bisa dipidana, hanya bisa diimpeachment (pemakzulan).
"Tapi dua itu bisa berkelindan, dan berkelindannya adalah sebagai warga negara yang jadi capres kena Pasal 14 dan 15 itu tadi, dengan merujuk turunan dari UUD 45 pasal 27 ayat 1, yang menyatakan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. kalau tanpa kecuali, siapapun kena. Kecuali ini ada aturan lain tentang presiden, itu pun sebenarnya nggak boleh mengalahkan UUD 45 kan," paparnya.
Karena itu, menurut Eggi, alasan Bawaslu tidak tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak tepat.
"Nggak nyambung, harusnya kalau dia (Bawaslu) mau pakai itu boleh menyatakan tidak ada kaitan dengan UU Pemilu bener, boleh juga nggak ada masalah. Tapi dia harus merekomendasikan kepada kita kepada polisi, karena telah melanggar sebagaimana Ratna Sarumpaet melanggar," ujarnya.
Dalam kasus Ratna, kata Eggi, kebohongan Ratna tidak ada kaitannya dengan rakyat dan tidak merugikan negara, diproses hukum. Sementara, Jokowi yang menyampaikan soal data impor jagung dan kebakaran hutan itu menyangkut rakyat.
"Nah Jokowi jelas-jelas bohongi rakyat, jadi bisa 260 juta rakyat dibohongi sama Jokowi, kok nggak disentuh oleh Bawaslu? Mestinya disentuh dong, caranya gimana, masalah kebohongan yang disampaikan Jokowi dalam debat karena ini berkaitan dengan suasana pilpres, tapi itu merupakan tindak pidana, maka direkomendasikan buat laporan polisi, kalau itu Bawaslu lalukan saya hormat sama Bawaslu," ujarnya.
Karena itu, Eggi berencana melaporkan Bawaslu dan Jokowi ke Bareskrim pada Senin (11/3). Eggi akan melaporkan Jokowi terkait Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Berita Bohong.
"Hari Senin pukul 08.00 WIB saya di Bareskrim laporin Jokowi ke polisi, pasal 14 dan 15 tadi," ujarnya.
sementara Bawaslu akan dilaporkan terkait Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang. Eggi menuding Bawaslu menyalahgunakan wewenang dalam dua hal.
"Satu memerintahkan sesuatu yaitu memerintahkan tidak menyangkut kepada urusan pemilu, kedua membiarkan peristiwa ini, nggak ada penyelesaian. Karena kasus ini tidak boleh dibiarkan, harusnya direkomendasikan ke polisi. Jadi kena dia 2 tahun 8 bulan. Ha ini saya khawatir polisinya netral apa tidak? itu persoalan juga ini," pungkasnya.
Data Impor Jagung Jokowi dan BPS Beda, Ini Penjelasan Mendag
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa impor jagung di tahun 2018 hanya sebesar 180 ribu ton. Namun, di sisi lain Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka impor jagung sebesar 737,22 ribu ton.
Merespons hal itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa data yang disebutkan oleh Jokowi benar adanya. Hanya saja, angka tersebut hanya mencakup untuk impor jagung pakan ternak.
Sedangkan, yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) tak hanya jagung pakan ternak saja. Melainkan juga ada jagung untuk industri sehingga angka data tersebut digabung.
"Betul benar (Jokowi sebut impor 180 ribu ton). Itu kan ada jenis jagung yang industri. Tapi kan yang disoalkan yang pakan (yang disebut Jokowi) itu ada jenis jagung tertentu untuk industri yang berbeda," kata Enggar di sela-sela Business Forum, Sangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Seperti diketahui, perbedaan data tersebut sempat diperbincangkan. Jokowi pun angkat bicara terkait hal itu. Menurutnya, data yang disebutkan sesuai dengan laporan dari sang menteri.
"Ya sekali lagi, kita dari kementerian dan lembaga, misalnya yang berkaitan dengan impor jagung. Ya memang 2018 saya tanya konfirmasi lagi ke Mentan 180.000 (ton), Mendag juga 180.000 dan justru ada ekspor 380 ribu (ton), di debat lupa disebutkan. Data-data dari kementerian," ujar Jokowi saat ditanya wartawan di Lapangan Tegal Papak, Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019).
Jokowi sekali lagi menegaskan data-data jagung dari Kementerian, bukan karangan dia. Menurutnya data 180.000 ton itu bisa saja kuota impor yang tidak jadi, cuma untuk lebih jelasnya perlu cek ke lapangan.
(detik.com)
