Beritaterheboh.com - Langkah anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan mencalonkan diri dalam Pemi...
Beritaterheboh.com - Langkah anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo 2020 turut memanaskan suhu politik kota tersebut.
Pegiat Purnomo Centre Farid Sunarto mengkritik keras langkah yang dilakukan Gibran untuk maju Pilkada Solo. Farid bahkan menyebut cara berburu kekuasaan tersebut barbar karena melanggengkan politik dinasti.
Untuk diketahui, Padahal DPC PDIP Solo telah menetapkan calon tunggal yang diajukan ke DPP PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo yakni Achmad Purnomo-Teguh Prakosa (Purnomo-Teguh).
Farid mengkritik langkah Gibran mengikuti penjaringan cawali Solo melalui PDIP karena berpotensi menggusur pasangan Purnomo-Teguh yang telah ditetapkan sebagai calon dari DPC PDIP Kota Solo.
“Kasihan Pak Purnomo dan Pak Teguh jika ditelikung. Saya dan Pak Purnomo sahabat dekat, seperti bapak anak,” ujarnya seperti diberitakan Solopos.com-jaringan Suara.com pada Rabu (9/10/2019).
Kritikan pedas Farid tersebut sebelumnya, disampaikan dalam status WhatsApp (WA) pribadinya pada Selasa (8/10/2019) malam. Farid mengunggah tulisan status 'Kalo caramu berburu kekuasaan ala barbar melanggengkan dinasti ayahmu serius...Aku melawan serius....Kita Lihat Siapa yang menang...!' menanggapi pemberitaan media cetak Solo Pos. Hal tersebut pun diakui Farid.
Kekinian, Gibran dan Achmad Purnomo bertarung ketat untuk mendapatkan rekomendasi Cawali Solo dari DPP PDIP. Dalam perjalanan kedua kandidat, Purnomo mendapat dukungan dari jajaran kader PDIP Solo, sedangkan Gibran didukung sejumlah pengurus DPP PDIP.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Solo Muhammad Bilal menilai sah-sah langkah yang dilakukan Gibran sah-sah saja sebagai warga negara Indonesia dalam berproses menuju Pilkada Solo 2020.
Dia mengemukakan tidak ada regulasi yang melarang anak presiden meramaikan bursa pemilihan kepala daerah. Apalagi pada akhirnya yang menentukan siapa yang akan duduk di kursi kepala daerah bukan satu atau dua orang saja.
“Kalau rakyat menghendaki, dan saat pilihan ternyata menang, mau apalagi. Itu adalah keputusan rakyat,” ujar dia.(suara.com)
