Beritaterheboh.com - Kali ini, pria yang akrab disebut sebagai Raja Minyak dari Medan, yakni mantan anggota DPR RI, Ruhut Sitompul wawanca...
Bermula, Ruhut Sitompul bertanya ke warga Jakarta, soal anggaran lem Aibon DKI Jakarta yang capai Rp 82 Miliar, hingga bertanya perlu tidaknya rakyat Jakarta tahun anggaran Pemprov DKI Jakarta.
Sontak, seorang pria diwawancara Ruhut membandingkan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan atau Anies Baswedan dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP.
Di depan Ruhut Sitompul, warga blak-blakan bandingan kinerja Anies dengan Ahok, yang menurutnya DKI Jakarta dipimpin Anies Baswedan tidak jelas.
"Perlu gak anggaran ini, pengajuannya, pengelolaannya rakyat harus tahu?" tanya Ruhut ke warga tersebut.
"Perlu, rakyat harus tahu," ucap pria yang mengenakan topi hitam tersebut di depan Ruhut.
"seperti zaman Ahok dulu. Semuanya transparan, enggak ada yang sembunyi-sembunyi," katanya pria tersebut.
Lebih lanjut, pria tersebut sebut DKI Jakarta dipimpin Anies Baswedan tidak jelas dan tidak ia ketahui.
"Kalau sekarang nih engak jelas, enggak tahu. Kegunannya apa, membangun trotoar malah mempersempit jalan, malah bikin tambah macet" jelasnya.
Selain singgung jalan Jakarta bertambah macet, ia juga menyebut polusi udara di Jakarta semakin bertambah.
"Polusi udara juga.. wah tambah banyak," beber pria tersebut.
Simak video lengkapnya di akun YouTube Ruhut Buka-Bukaan:
Ruhut Beli Lem Aibon di Minimarket
Seorang mantan anggota DPR RI, Ruhut Sitompul mengkritik Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta soal polemik anggaran lem Aibon DKI Jakarta.
Ketika itu, Ruhut beli lem Aibon di minimarket dengan harga Rp 17.500, yang kemudian Ruhut bertanya ke kasir minimarket.
Saat itu, Ruhut bertanya ke kasir minimarket mengenai ada tidaknya anak sekolah dan guru membeli lem Aibon di minimarket.
Dengan santainya, petugas kasir minimarket jawab pertanyaan seorang pria yang dikenal dengan sapaaan si Raja Minyak dari Medan tersebut.
Demi mencari tahu mengenai ada tidaknya anak sekolah dan guru beli lem Aibon di minimarket, diungkap Ruhut di akun YouTube Ruhut Buka-Bukaan.
"Bu ada lem Aibon gak?" tanya Ruhut ke pegawai minimarket tersebut.
Saat itu Ruhut Sitompul membeli lem Aibon di minimarket seharga Rp 17.500.
Tanpa basa-basi, Ruhut langsung menanyakan hal tersebut ke pegawai minimarket.
Namun, sang pegawai minimarket menjawab "tidak ada".
Kesalahan Input
Dinas Pendidikan DKI Jakarta angkat bicara mengenai cuitan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI mengenai pembelian lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar.
Pihak dinas menduga, terjadi kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2020.
“Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat dihubungi wartawan pada Selasa (29/10/2019) malam.
Susi mengatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, bahwa item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja.
Dia memastikan, tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.
“Itu ATK (alat tulis kantor) dan kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Susi meminta waktu untuk mengusut pihak yang menginput pembelian lem sebanyak Rp 82,8 miliar.
Namun dia memastikan, bahwa apa yang ditayangkan di website apbd.jakarta.go.id terdapat kesalahan input nilai dan item yang diajukan.
“Kami cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat, kami revisi usulan anggaran itu terakhir hari Jumat (25/10/2019) malam. Dan sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya,” katanya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp 8,2 miliar.
Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter nya @willsarana.
Dalam cuitannya itu, William menyebut telah menemukan anggaran aneh oembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
William kemudian menyindir dinas, bahwa para murid mendapatkan kaleng lem aibon sebanuak dua kaleng setiap bulan.
“Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa,” ungkap William, Selasa (29/10/2019) malam.
Anies Sebut PSI Cari Panggung
Anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kejanggalan.
Salah satu yang menjadi sorotan PSI ialah anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta lem aibon sebesar Rp 82 Miliar.
Hal itu ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ia mengatakan, sebelum diviralkan oleh PSI, Anies mengaku sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.
Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajang pihaknya cari panggung sebagai anggota fraksi baru.
“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta).
Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review. Bedanya saya tidak manggung.
Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Ia mengaku, tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik. Anies tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.
“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Jadi saya sering bicarakan.
Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri.
Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.
Ia mengatakan, dirinya pun telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dilihatnya masih janggal.
“Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuman bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.
Anggaran fantastis PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.
Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id.
Padahal awalnya website itu bisa dibuka publik. Namun, sejak Selasa (29/10/2019) malam, website itu tidak bisa diakses kembali.
Cara Ahok Kontrol Anggaran
Sejak data anggaran APBD lem aibon dan pulpen miliaran rupiah jadi viral di medsos, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan atau Anies Baswedan sebut sistem e-budgeting tak smart.
Diketahui, sistem e-budgeting Pemprov DKI Jakarta itu, warisan dari Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP.
Soal anggaran lem aibon dan pulpen miliaran rupiah, Ahok ungkap cara mudah kontrol anggaran, sampai Ahok bisa tahu ada PNS mark up anggaran.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran seharusnya sudah disusun dan dimasukan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.
Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.
Hal itu diungkapkan Ahok menanggapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang tidak memasukkan anggaran sebenarnya ke dalam sistem e-budgeting saat menyusun anggaran 2020.
"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.
Sebab, rincian komponen ini sudah dimasukan ke dalam sistem e-budgeting.
Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).
"Bisa tahu beli apa saja, dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua tidak bisa asal masukkan," kata Ahok.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan sebelumnya akui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.
KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani.
Yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).
Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.
Karena itu, setiap SKPD menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020.
"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu kemarin.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Warga Blak-Blakan Bandingkan Kinerja Anies dengan Ahok Saat Memimpin Jakarta: Sekarang Enggak Jelas!,
