Dubes RI untuk Arab Saudi dan Wakil Tetap di OKI, Agus Maftuh Abegebriel (Foto: Mardi Rahmat/20 detik) Beritaterheboh.com - "Say...
Dubes RI untuk Arab Saudi dan Wakil Tetap di OKI, Agus Maftuh Abegebriel (Foto: Mardi Rahmat/20 detik)
Beritaterheboh.com - "Saya ingatkan kepada Al Habib Muhammad Rizieq Shihab ada dua hadist, bahwa orang yang keluar dari sebuah pemerintahan itu dia akan mati dalam keadaan jahiliyah ini yang perlu saya ingatkan kepada beliau, jadi tolong ini dipahami," tutur Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel.
Agus Maftuh Abegebriel mengingatkan Rizieq Shihab tentang sebuah Hadist.
Mengingat Pimpinan Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Shihab (MRS) masih menjadi perbincangan hangat sejumlah pihak.
Terutama soal kepulangannya ke Indonesia yang diakui Rizieq Shihab dicekal oleh pemerintah RI.
Selama ini Rizieq Shihab mengatakan bahwa dirinya tidak bisa pulang ke Indonesia lantaran mendapat pencekalan dari pemerintah Indonesia.
Terkait kepulangan Rizieq Shihab tersebut Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel memberikan nasihat untuk Rizieq Shihab.
Ada tiga nasihat yang diberikan Agus Maftuh Abegebriel untuk Rizieq Shihab.
Nasihat pertama adalah Agus Maftuh Abegebriel meminta Rizieq Shihab untuk segera mengirim data-data dirinya ke perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi.
Menurut Agus Maftuh Abegebriel selama ini Rizieq Shihab tidak bersikap kooperatif dengan perwakilan RI di Arab Saudi.
Rizieq Shihab tidak pernah melaporkan masalah yang selama ini dialaminya ke kantor perwakilan RI terdekat.
"Saat ini belum ada laporan dari Muhammad Rizieq Shihab permasalahan apa yang dia alami sehingga sampai hari ini kami belum bisa memberikan data kepada kementerian luar negeri Arab Saudi," ujar Agus Maftuh Abegebriel , dilansir dari tayangan di kanal Youtube tvOneNews.
Oleh karena itu Agus meminta Rizieq Shihab untuk segera memberikan data-data ke perwakilan RI di Arab Saudi agar masalah yang dialaminya bisa segera diselesaikan.
"Berikan data-data itu kepad perwakilan republik indonesia yang di arab saudi dan dalam hal ini yang terdekat adalah KJRI Jeda," ujarnya.
Kemudian nasihat yang kedua adalah Agus Maftuh Abegebriel meminta Rizieq Shihab untuk segera untuk segera mencabut kata-kata tidak etis yang pernah diucapkan.
Seperti ucapan tidak mengakui presiden dan bersumpah untuk tidak meminta tolong kepada pemerintah.
"Kedua karena dia sudah memunculkan statement yang sangat tidak etis dan sangat sensitif, dia sudah tidak mengakui presidennya dan statement dia sudah melakukan sumpah untuk tidak minta tolong kepada pemerintah yang menurut dia adalah pemerintah yang dzalim."
"Jadi menurut saya tolong cabut kata-kata ini, ini sangat tidak etis," tuturnya.
Ketiga Dubes RI untuk Arab Saudi tersebut meminta Rizieq Shihab untuk mencabut sumpahnya.
"Yang ketiga tolong cabut sumpah itu," sambungnya.
Namun di sisi lain Agus Maftuh Abegebriel menegaskan bahwa tiga nasihat ini bukan syarat untuk bisa memulangkan Rizieq Shihab ke Indonesia.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kepulangan Rizieq Shihab hanya bisa dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi.
Sedangkan pemerintah Indonesaia hanya memberikan pendampingan.
"Tiga nasihat ini bukan syarat kepulangan dia yang bisa memulangkan saudara saya Muhammad Rizieq Shihab adalah ranahnya Kerajaan Arab Saudi."
"Indonesia hanya bisa memberikan pendampingan hal-hak beliau sebagai seorang WNI," pungkasnya.
Terakhir Agus memberikan saran agar Rizieq Shihab segera membayar denda overstay.
"Saran berikutnya mungkin yang bisa dia lakukan adalah membayar denda overstay karena itu sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dari manapun," ucapnya.
Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab membantah ucapan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut dirinya tidak pernah melaporkan masalahnya ke Pemerintah Indonesia.
Hal itu disampaikan Rizieq dalam sambutannya lewat video pada acara reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
"Bahwa pada saat terjadi pencekalan pihak yang pertama kali saya hubungi dan saya beritahukan adalah pihak otoritas pemerintah Republik Indonesia," kata Rizieq dalam video.
Bahkan, kata Rizieq, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi mengirim utusan resmi ke kediamannya di kota Mekkah.
Utusan yang dikirim ialah Ketua Pos Badan Intelijen Negara (BIN) yang ada di KBRI Riyadh, Arab Saudi untuk meminta keterangan Rizieq.
Menurut Rizieq, utusan tersebut juga meminta salinan dokumen dirinya seperti paspor dan visa.
"Bahkan, handphone dari pos BIN dari KBRI tersebut saya sempat bicara dengan Pak Dubes, saya sempat menawarkan Pak Dubes untuk mampir ke rumah saya untuk datang ke kota suci Mekkah," ujar Habib.
Rizieq juga mengaku diperintahkan oleh Dubes Indonesia untuk Arab Saudi untuk memberi keterangan selengkap-lengkapnya pada utusan KBRI tersebut.
"Apakah ini bukan laporan namanya?" ucap dia.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebutkan bahwa hingga saat ini Rizieq Shihab tidak pernah melaporkan tentang masalahnya kepada Pemerintah Indonesia.
"Rizieq sendiri tidak pernah lapor tentang masalahnya (ke Pemerintah Indonesia)," ujar Mahfud usai melakukan rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Mahfud mengatakan, seluruh permasalahan Habib Rizieq yang diungkapkan, selama ini hanya didengar dari media sosial saja seperti YouTube.
Padahal, menurut dia, jika Rizieq mau melapor, maka Pemerintah Indonesia pun bersedia membantu jika diperlukan.
Mahfud memastikan, pemerintah Indonesia sama sekali tidak melakukan pencekalan terhadap Rizieq Shihab.
"Kami sudah berdiskusi, mengecek semua lini, jalur-jalur yang dimiliki. Jalur Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM," ujar Mahfud.
"Ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Tidak ada sama sekali," lanjut dia.
Lantaran tidak melakukan pencekalan, pemerintah Indonesia pun tidak dapat melakukan apapun terkait pemulangan Rizieq dari Arab Saudi.
Urusan pulang atau tidaknya Rizieq dari Saudi, lanjut Mahfud, bukan urusan pemerintah Indonesia.
Melainkan urusan Rizieq Shihab sendiri dengan pemerintah Arab Saudi. (TribunPalu.com)
