Underpass Kemayoran Disebut Wewenang Pemerintah, Istana Beri Tanggapan Telak!


Beritaterheboh.com - 

Istana menanggapi pernyataan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut Underpass Kemayoran, yang terkena banjir, ada di bawah wewenang pemerintah pusat. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyarankan Pemprov DKI lebih baik langsung menangani permasalahan tersebut tanpa menyekat ranah kerja .

"Sebaiknya semua sarana umum yang terkait dengan sentuhan kepentingan langsung dengan masyarakat banyak, seperti banjir underpass apalagi itu dalam wilayah DKI . Sebaiknya jangan berwacana di publik. Ariflah menghadapi sarana-sarana umum yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat umum di DKI," ucap Ali saat dihubungi, Sabtu (25/1/2020) malam.


Baca juga:
Sudah 35 Jam, Banjir Underpass Kemayoran Diprediksi Surut 17 Jam Lagi
"Jangan berwacana menjadi tanggung jawab pusatlah, menjadi tanggung jawab inilah, tapi harus cepat menangani agar masyarakat itu bisa merasakan kehadiran pemerintah," imbuh Ali.

Menurut Ali, masyarakat tak peduli soal kewenangan, tetapi lebih memerlukan penanganan yang cepat.

"Masyarakat kan tidak tahu itu kewenangan pusat atau kewenangan apa. Yang pasti kehadiran Menteri PUPR dan jajaran Pemprov DKI memberikan jawaban agar masyarakat tahu pemerintah hadir. Jangan lagi dilempar ke publik begitu, itu tidak terlalu arif menghadapi masalah begitu," ujar Ali.

Presiden Joko Widodo, menurut Ali, pernah menyampaikan pesan agar bekerja sama untuk menangani fasilitas publik. Berwacana di publik bisa membuat masyarakat binggung dan dianggap pemerintah tidak berupaya maksimal.

"Jangan lagi berwacana di publik, dianggap nanti pemerintah tidak hadir dalam memberikan pelayanan terbaik kepada sarana publik untuk masyarakat. Artinya hentikanlah wacana di publik itu Jadi pemerintah hadir dalam kesulitan masyarakat. Kalau hanya beretorika dan bermanufer di publik kasihan yang korban adalah publik (masyarakat)," ucap Ali.


Sebelumnya, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyampaikan underpass Kemayoran yang terkena banjir ada di bawah wewenang pemerintah pusat.

"Itu di bawah wewenang Sekretariat Negara, pemerintah pusat. Kawasan Kemayoran kan di bawah otoritas Setneg," ujar Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi kepada wartawan, Sabtu (25/1).

Seperti diketahui, hujan deras di kawasan Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020) membuat lokasi tersebut terendam banjir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprediksi air akan surut sekitar 17 jam lagi.

"Kalau tadi kan hitungannya 16 sampe 17 jam. Moga-moga makin cepat ya. Itu itungan kasar ya. Kita kan belum tahu sumber yang masuk dari mana saja. Tapi makin cepat makin bagus," kata Direktur Sungai Dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, di Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (25/1) sekitar pukul 22.30 WIB.(detik.com)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Underpass Kemayoran Disebut Wewenang Pemerintah, Istana Beri Tanggapan Telak!"

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.