Beritaterheboh.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan irit bicara terkait proyek pusat wisata kuliner yang dibangun di atas lahan Rua...
Beritaterheboh.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan irit bicara terkait proyek pusat wisata kuliner yang dibangun di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Termasuk soal dana bagi hasil antara BUMD dengan pihak swasta terkait pengerjaan proyek tersebut.
Anies mengatakan bakal mengecek peraturan DKI terlebih dahulu.
"Nanti saya cek aturannya. Saya cek dulu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/2).
Selain soal aturannya, dia mengaku juga akan mengecek terkait dana bagi hasil antara PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) dan pihak swasta PT Prada Dika Niaga (PDN). Sebab disebut-sebut bagi hasil itu lebih menguntungkan PDN ketimbang JUP yang merupakan anak perusahaan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tersebut.
"Saya cek dulu (soal dana bagi hasil)," kata dia lagi singkat.
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI sebelumnya memprotes keras proyek wisata kuliner yang dibangun oleh PT JUP di kawasan Pluit, Jakarta Utara.
Musababnya, lahan seluas 2,4 hektar itu merupakan RTH yang dibebaskan di era Ahok sebagai Gubernur DKI. PT JUP pun mengklaim sudah mendapatkan izin membangun.
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyebut harga sewa unit di pusat kuliner tersebut mencapai Rp64 juta.
Kemudian, hal yang paling dikritik Gembong ialah pembagian hasil antara PT JUP sebagai anak perusahaan BUMD DKI PT Jakpro dengan perusahaan ketiga atau sebagai penyewa.
"Apakah UMKM mampu membayar Rp64 juta? Itu dikerjasamakan selama 20 tahun dan bagi hasilnya luar biasa, 85 persen ke pihak swasta dan 15 persen pihak Jakpro," beber dia.
"Itu kan sama aja kayak dia (swasta) dikasih (lahan). Gue (DKI) nonton saja," lanjut dia.
Lihat juga: Pengembang Pusat Kuliner di RTH Era Ahok Klaim Punya Izin
Diketahui bahwa tanah ini awalnya dimiliki oleh Pemprov DKI era Ahok yang kemudian diserahkan ke PT Jakarta Propertindo untuk digarap menjadi RTH. Dari Jakpro kawasan itu diberikan tanggungjawab ke anak perusahannya PT JUP dan disewakan ke pihak ketiga.
Pembangunan proyek wisata kuliner ini sudah dibangun sejak tahun 2018 dan sempat terhenti karena diprotes DPRD DKI. Pihak pengembang pun kembali mengurus dan melengkapi administrasi kepada PTSP Jakarta. Beberapa waktu lalu pembangunan kembali dilanjutkan.
Belakangan PT JUP mengatakan hanya mengelola 11 persen dari total kawasan untuk pusat bisnis. Sisanya PT JUP mengklaim akan mempertahankan RTH dan pembangunan ramah lingkungan. (ctr/osc/artikel Asli)
