Beritaterheboh.com - Seorang pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di Hong Kong menyampaikan surat terbuka ke...
Beritaterheboh.com - Seorang pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di Hong Kong menyampaikan surat terbuka kepada anggota DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Surat terbuka itu menanggapi polemik anggota DPRD Blora yang emoh dicek kesehatan terkait virus Corona (COVID-19) sepulang kunjungan kerja (kunker).
Surat terbuka disampaikan oleh Koordinator Forum Komunitas Warga Cilacap di Hong Kong, Sri Martuti, melalui akun Facebooknya.
Saat dimintai konfirmasi, perempuan yang akrab disapa Judy itu membenarkan jika dirinya yang membuat surat terbuka tersebut. Saat ini posisinya berada di Hong Kong.
"Iya saya yang upload di medsos. Alasannya saya sebetulnya karena ramai teman-teman TKW terkait video anggota DPRD Blora itu di medsos," kata Judy saat dihubungi detikcom, Sabtu (21/3/2020).
"Saya coba dengarkan video itu karena banyak teman-teman TKI yang sekarang namanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu marah," jelasnya.
Menurut Judy, anggota DPRD Blora yang tidak ingin dicek kesehatannya tersebut sangat terlihat arogansinya. Bahkan sampai menyinggung tidak ingin disamakan dengan TKW.
"Dia marah-marah sampai kemudian kelihatan arogansinya, sampai dia mengatakan tentang TKW. Konteks yang beliau tekankan dimana bahwa dia anggota DPRD yang setara bupati dan mendiskreditkan TKW, dia tidak setara dengan kami," ujar Judy.
Surat terbuka yang ditulis Judy diunggah di akun Facebooknya, Judy Houyai Judy Houyai pada Jumat (20/3) kemarin. Saat dilihat detikcom pukul 11.20 WIB hari ini, surat terbuka Judy mendapatkan lebih dari 5 ribu like, 298 komentar dan dibagikan 1,7 ribu kali.
SURAT TERBUKA UNTUK Bapak HM WARSIT ANGGOTA DPRD BLORA.
Kepada Yang Terhormat Bapak HM Warsit...semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat.
Perkenalkan saya Judy, Pekerja Migran Indonesia (PMI) Hong Kong asal Cilacap ingin mengucap salam perkenalan sekaligus ucapan bela sungkawa atas matinya rasa simpati dan empati Bapak terhadap bencana nasional Covid 19.
Bapak yang terhormat, saya ingin mengomentari luapan emosi Bapak terhadap para petugas DKK yang mencoba melakukan prosedur pencegahan Covid 19 kepada Bapak dan rombongan.
Secara pemahaman saya yang "hanya" seorang TKW (istilah yang Bapak gunakan meski menurut UU Perburuhan telah berganti nama menjadi PMI, dalam hal ini mungkin Bapak kurang update, saya maklumkan), mungkin Bapak merasa "tidak layak" mendapat perlakuan seperti itu karena Bapak adalah seorang Pejabat Negara setara dengan Bupati ( seperti yang Bapak teriakkan) sehingga Bapak "pantas" untuk mendapatkan "perlakuan istimewa".
Begini Bapak, penanganan Covid 19 sejauh yang saya ketahui adalah SAMA. Baik di Indonesia maupun negara manapun yaitu TIDAK MEMANDANG STATUS, JABATAN DAN KASTA...!!! Sampai disini saya berharap Bapak sudah paham.
Yang ingin saya soroti adalah statement Bapak yang mengatakan bahwa BUKAN TKW... BUKAN TERORIS... Jujur Bapak, kalimat Bapak sangat tidak enak kami dengarkan.
Apabila Bapak merasa bahwa SOP yang dilakukan oleh DKK tidak tepat, saya rasa Bapak bisa mengatakannya dengan baik tanpa harus teriak teriak dan tanpa harus menyebut profesi kami.
Apa yang salah dengan TKW??? Begitu burukkah TKW dimata Bapak? Sehingga Bapak telah mendeskreditkan dan mendiskriminasikan TKW sedemikian rupa? Bahkan Bapak samakan kami dengan TERORIS...!!! Sehingga menurut Bapak, yang wajib dicek hanya TKI dan Teroris saja sedangkan Bapak tidak perlu...!!!
Bapak yang terhormat, mungkin Bapak lupa kalau Bapak dipilih oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat bahkan digaji oleh rakyat. Dan diantara rakyat yang memilih Bapak kemungkinan ada yang berprofesi sebagai TKW. Setega itukah Bapak kepada kami????
TKW yang mungkin dalam mind set Bapak begitu rendah, yang Bapak identikkan dengan kaum sudra, orang tak berpendidikan, kaum gembala dan smua konotasi buruk lainnya...tapi Bapak lupa bahwa kami adalah PAHLAWAN DEVISA...penghasil devisa terbesar kedua setelah migas...
Bapak mungkin juga lupa bahwa dari devisa kami, mungkin disana ada anggaran untuk gaji Bapak sehingga Bapak bisa menafkahi keluarga Bapak dengan layak bahkan mungkin mewah. Hal yang bertolak belakang dengan kondisi kami sendiri. Tapi kami tak mengeluh pak karena kami sadar bahwa Tuhan berikan rejeki tidak pernah tertukar.
Mungkin Bapak juga lupa bahwa devisa kami mungkin saja digunakan oleh negara melalui APBDnya untuk pembangunan infrastruktur yang mungkin juga setiap hari Bapak gunakan, inftrastruktur yang kami sendiri hampir tak pernah menikmatinya. Tapi sekali lagi kami tak berkecil hati pak.
Bapak yang terhormat, cobalah Bapak buka sedikit saja naluri Bapak, apa yang salah dengan TKW??? Kami disini bekerja dengan penuh was was memikirkan kondisi keluarga kami di kampung, mengingat Covid 19 sudah mulai masuk ke kampung kampung. Sementara kami sendiri juga berjibaku dengan virus yang sama.
Bapak yang terhormat... Covid 19 tidak memilih pada siapa dia akan menyerang. Tak peduli TKW, Teroris, rakyat jelata, bahkan WaliKota dan Menteri pun bisa terinfeksi. Marilah Pak, buang pemikiran "kolot" Bapak bahwa Bapak bisa "kebal" terhadap Covid 19.
Bapak adalah panutan masyarakat, cobalah berikan contoh yang baik kepada warga Bapak. Apa yang akan terjadi pada keluarga Bapak, sanak saudara Bapak, tetangga Bapak, warga Blora dan warga Indonesia apabila salah satu dari rombongan Bapak atau mungkin anak istri dan keluarga yang "ikut" dalam rombongan kunjungan kerja tersebut (saya disini tidak paham apakah ada SOP yang menyatakan bahwa KunKer boleh diikuti oleh keluarga) ternyata terinfeksi?????
Cobalah sesekali Bapak belajar pada kami para PMI, dimana kami meski jauh dari Indonesia tapi simpati dan empati kami tak pernah padam. Kami akan bergerak bersama sama ketika negara kami tertimpa musibah TANPA kami diminta. Ini bukti bahwa jiwa nasionalisme, toleransi, solidaritas, simpati dan empati tak memandang PROFESI..!!
Covid 19 hanya bisa dikalahkan apabila kita BERSATU... Mari Pak bersama sama kita lawan virus ini dengan mematuhi anjuran yang diberikan oleh PRESIDEN.
Terakhir Bapak.... Mohon Bapak dan rombongan segera memeriksakan diri ke RSUD Cepu (karena semalam Bapak dan rombongan mangkir datang)....
Mohon maaf atas kelancangan saya yang "hanya" seorang TKW yang merasa kecil hati atas statement Bapak DPRD yang terhormat.
Doa saya semoga Bapak sehat selalu dan cobalah untuk sering sering membaca informasi penanganan Covid 19 di berbagai negara sebagai referensi bahwa penanganan Covid 19 TIDAK MEMANDANG KASTA DAN JABATAN..!!!
Salam Sehat dan Salam Santun,
Judy Houyai (Pekerja Migran Indonesia di HK)
Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Blora yang baru saja pulang kunker dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak diperiksa kesehatan terkait virus Corona (COVID-19) ramai dibahas. Anggota DPRD Blora menyebut pihaknya paranoid (parno) dibius lalu dirampok hingga berdalih punya privasi.
Dalam video yang beredar viral itu terlihat seorang anggota DPRD Blora yang memakai kemeja biru dan bertopi hitam. Pria itu berdebat dengan seorang petugas kesehatan yang memakai kemeja hitam dengan motif bunga warna kuning.
Anggota DPRD Blora yang berdebat itu bernama Warsit dari fraksi Hanura. Kemudian petugas medis dari Dinas Kesehatan Blora yang 'dimarahi' anggota DPRD Blora itu bernama Edi Sucipto. Sucipto merupakan Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (P3PLP).
Dalam video adu mulut Warsit dengan Sucipto itu terdengar pertanyaan soal surat tugas untuk mengecek kesehatan. Selain itu juga menyandingkan anggota DPRD dengan bupati.
"Kita keberatan diperiksa di sini. Kita ini DPRD setingkat bupati, bukan anak gembala. Bagaimana ini SOP-nya? Harus jelas. Jangan seperti ini. Kita ke Lombok juga menjalankan tugas negara," kata Warsit dalam video itu.(detik.com)
Anggota DPRD Kab.Blora yang baru kembali Kunjungan Kerja ke Pulau Lombok saat hendak diperiksa terkait #Covid19 oleh Petugas dari Dinas Kesehatan Kab.Blora.— twitpos🔅™ (@twitpos) March 19, 2020
Source Opini Blora.
Gimana menurutmu kawan ? pic.twitter.com/9G1VioBDRP
