Ramai Persoalkan Kenaikan BPJS, Staf Menkeu Berikan Penjelasan Super Detail

Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Gugatan ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2019. ANTARA/M Risyal Hidayat



Beritaterheboh.com -  Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai kritikan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai tidak tepat, apalagi saat pandemi virus Corona (COVID-19) yang ikut berdampak secara ekonomi.

Singkat cerita, awalnya iuran BPJS yang ditetapkan tahun 2018 adalah Rp 80.000 (kelas I), Rp 51.000 (kelas II), dan Rp 25.500 (kelas III). Tahun 2019, iuran BPJS Kesehatan kemudian disesuaikan kembali menjadi Rp 160.000 (kelas I), Rp 110.000 (kelas II), dan Rp 42.000 (kelas III). Aturan ini digugat dan dikabulkan Mahkamah Agung (MA). MA mengembalikan besaran iuran BPJS Kesehatan seperti tahun 2018.

Melalui akun twitter staffsus Menkeu Prastowo Yustinus menjelaskan secara detail penyebab BPJS mengalami kenaikan.

Berikut threadnya:





11> Lha, gimana kok BPJS tekor? itu penjelasan tabel. PBI (orang miskin & tak mampu) surplus Rp11,1 T. ASN/TNI/Polri surplus Rp1,3T, pekerja formal swasta surplus Rp 12,1T. Nah, pekerja informal, defisit Rp20,9T, dan bukan pekerja defisit Rp6,5T. Ingat bagian ini, penting!

12> Sdh mulai terang ya sampai di sini: BPJS Kesehatan defisit. Penyumbang terbesar defisit jg jelas: Peserta PBPU/BU jumlahnya sekitar 35 jt orang, dg segmentasi terbesar di Kelas III sebanyak 21,6 jt. Total iuran mereka Rp12,4T, Klaim Rp39,8T! Alias defisit Rp27,4T....

13> Secara agak kasar, akumulasi defisit BPJS Kesehatan 2019 sebesar Rp 15,6T. Pertanyaan lanjutan: apakah dg kondisi seperti ini BPJSKes bisa sustain? Kalau tidak bisa, trus bagaimana jaminan kesehatan semesta, khususnya buat orang miskin & tak mampu. Kita bisa misuh2 lagi kok

14> BPJSKes musti efisien, manajemen diperbaiki, mafia obat diberantas, pelayanan ditingkatkan, baru naik! Yoi, valid. Perbaikan manajemen dan sistem satu hal, nafas buatan biar tetap hidup hal lain. Keduanya musti dikerjakan barengan. Dan ini konteks yg perlu kita pahami.

15> Itu jg menjadi alasan rasional kenapa Perpres 75/2019 terbit. Demi menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan. Tapi MA punya pertimbangan lain dan kita hormati. Betul amar putusan MA membatalkan Pasal 34 ttg kenaikan iuran, tp kita lupa baca pertimbangan MA. Justru ini penting

16> Putusan MA sangat bijak. Dlm pertimbangannya, Majelis memberi pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Intinya perlu perbaikan holistik, hulu ke hilir, mencakup sistem, manajemen, pelayanan. Terima kasih MA yg mempercepat reformasi JKN. Pemerintah sigap berbenah.

17> Itulah kenapa Pemerintah tak buru2 merevisi Perpres 82/2018, tapi memilih lakukan perbaikan dulu: segmentasi peserta, penyesuaian besaran iuran, integrasikan penduduk yg didaftarkan Pemda, pengaktifan peserta menunggak, perbaikan tata kelola sistem layanan JKN. Holistik!






 20> Tapi sebelumnya saya bocorin dikit hasil perhitungan Aktuaris ya, sebenarnya berapa sih biaya perawatan per kelas ini? Ternyata, Kelas 1 Rp286.065,-, Kelas 2 Rp184.617,-, Kelas 3 Rp137.221,-. Tarif sejak 2016 Kelas 1 Rp80.000,-, Kelas 2 Rp51.000,-, dan Kelas 3 Rp25.500,-.

21> Perbedaan biaya kelas itu saja sdh subsidi Pemerintah kan? Di Perpres ini, utk PBI iuran Rp42.000,- dibayar Pemerintah. Jika sblmnya utk 96,5 jt orang, kini diperluas menjadi 132 juta orang! Artinya, orang miskin & tak mampu tetap tak bayar iuran dan menikmati layanan yg sama

22> Bagaimana dg Peserta Penerima Upah? dg batas atas gaji+tunjangan Rp 12 jt dan batas bawah UMR Kab/Kota, iurannya tetap 5%: 4% dibayar Pemberi Kerja, 1% dibayar Pekerja. Artinya selain 132 jt orang, yg 37 juta peserta jg tarifnya tetap. Lalu kenapa dibilang naik? Nah ini dia..

23> Utk Peserta Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja ada penyesuaian iuran. Tapi ingat ya tadi siapa penyebab defisit? Kelompok ini menyumbang defisit Rp27,4T. Demi keberlanjutan Jamkes, maka diperbaiki. Kelas 1 Rp150 rb, Kelas 2 Rp100 rb, Kelas 3 Rp25.500,-. Kita kulik dikitlah...

24> Kita bandingkan dg biaya menurut Aktuaris: jauh di bawah. Bandingkan dg iuran di Perpres 75/2019: lebih rendah. Bahkan utk Kelas 3, cukup bayar Rp25.500,- karena Pemerintah pun menyubsidi Rp 16.500,-. Tahun 2021 baru jd Rp35.000,- dg subsidi Rp 7.500,-. Sampai di sini jelas?

25> Penyesuaian iuran ini dirasakan oleh Peserta Bukan Penerima Upah. Ini kelompok non-karyawan yg penghasilannya bervariasi. Sesuai prinsip "ability to pay", silakan yg mampu bayar lebih tinggi. Yg tak mampu silakan ikut Kelas 3. Bukankah cukup fair? Layanan medisnya sama kok...

26> Jika masih ada yg protes karena pandemi dll, semestinya bukan PBI maupun PPU, tapi kelompok PBPU yg ternyata kepatuhannya selama ini baru 54%. Banyak yg hanya mengiur saat butuh layanan, sesudahnya menunggak. Ya ini potret masyarakat kita yg msh butuh edukasi dan sosialisasi.

27> Hal bagus di Perpres 64/2020: syarat pengaktifan kembali diperlonggar. Sebelumnya harus bayar tunggakan 24 bulan. Sekarang, untuk dukungan di masa pandemi, pelunasan cukup smp 6 bulan aja. Pelunasan juga boleh sampai 2021. Pripun, enak njih?

28> Lalu penurunan denda. Pembayaran denda atas pelayanan sebesar 5% dari perkiraan paket INA CBG. Namun untuk dukungan di masa Covid-19, tahun 2020 hanya dikenakan denda 2,5%. Pesannya jelas: naikin iuran gak asal naikin, ada pertimbangan masa pandemi juga. Adil dan bijak?

29> Itulah gambaran utuh Jaminan Kesehatan kita. Masih perlu banyak perbaikan, tapi terus berbenah demi memastikan pelayanan terbaik buat seluruh warga. Pemerintah justru patuh pada rekomendasi MA, maka inilah yg dilakukan. Semoga cukup jelas dan mari bersyukur alhamdulilah!

30> Semoga semua simpang siur bisa kita akhiri. Semua punya niat baik, ingin berbakti, mengabdi, melayani. Terima kasih utk semua masukan, saran, dan kritik. Kritiklah sekeras-kerasnya, tapi adillah sejak dalam pikiran. Tetap sehat sahabat, Tuhan melindungi bangsa kita.(bt)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ramai Persoalkan Kenaikan BPJS, Staf Menkeu Berikan Penjelasan Super Detail"

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.