Anggota Komisi D dan juga Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. Beritaterheboh.com -...
Anggota Komisi D dan juga Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth.
Beritaterheboh.com - Anggota Komisi D dan juga Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth angkat bicara terkait penanganan COVID19 di DKI Jakarta usai menyampaikan pandangannya soal pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyebut kondisi Jakarta amburadul.
Kent menilai terlalu banyak regulasi yang membuat warga DKI Jakarta kebingungan, seperti menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) 980/2020 tentang Prosedur Pengelolaan Isolasi Terkendali dalam Rangka Penanganan Covid-19, salah satunya memperbolehkan pasien positif corona, untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, lalu memasang stiker pengumuman rumah tempat pasien positif yang akan menjalani isolasi mandiri.
Seharusnya, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta harus lebih masif dan fokus dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan Covid-19, saat kembali melakukan perpanjangan PSBB Transisi.
"Karena temuan saya di masyarakat bawah, masih banyak yang tidak tahu apa itu Covid-19, dan ada yang tidak percaya adanya covid-19, ini kan sangat berbahaya sekali. Jadi saya minta Pemprov DKI harus lebih masif dan fokus dalam sosialisasi tentang bahaya Covid-19 kepada masyarakat. Intinya semangat Pemprov harus ditekankan kepada semangat untuk sosialisasi, dan edukasi tentang bahaya Covid-19, serta cara pencegahannya dibandingkan semangat untuk memberikan sanksi kepada masyarakat Jakarta," ujarnya.
Namun, ia menegaskan, bahwa PSBB Transisi tidak bermakna melonggarkan protokol kesehatan Covid-19, akan tetapi harus lebih disiplin dalam menjalankannya.
"Jadi jangan salah persepsi soal kelonggaran menarik rem darurat beralih ke PSBB Transisi. Seharusnya Masyarakat harus lebih sadar, dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19 agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 di DKI Jakarta," tegasnya.
Lalu permasalahan banjir, kata Kent, hal tersebut dapat diselesaikan jika sarana dan prasarana di DKI Jakarta tertata dengan baik. Seluruh sistem yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta bergerak baik pompa air, sungai, dan aliran drainase.
"Harus benar-benar serius dan fokus melakukan pencegahan sebelum terjadinya banjir, seperti membenahi drainase, pengerukan lumpur di sungai agar dapat menampung volume air yang lebih banyak lagi, lalu pembangunan crossing hingga turap di sejumlah kali," ujarnya.
Lalu, kata Kent, dirinya berkeliling ke sejumlah wilayah yang kerap kebanjiran untuk menginvestigasi permasalahan yang sudah lama dirasakan oleh warga.
Hingga akhirnya, ia menemukan sumber masalah banjir yang kerap menghantui warga ketika hujan turun.
"Dan saya menemukan, banyak sekali gorong-gorong saluran air atau U Ditch di wilayah ini tidak menyambung dan kecil. Jadi pada saat air menumpuk, maka air itu tidak akan mengalir ke kali, hingga menyebabkan banjir," katanya.
Namun, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar melakukan sosialisasi kepada warga agar jangan membuang sampah sembarang.
"Untuk penangangan banjir tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur dan pengerukan kali semata, tetapi poin terpenting juga harus melakukan sosialisasi kepada warga supaya tidak membuang sampah sembarang," kata Kent.
Menurut Kent, hal itu yang membuat Megawati Soekarnoputri mengkritik Pemprov DKI Jakarta, karena banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan baik.
Kent pun mengutip kata mutiara seorang mubaligh Abu Yahya Badrusalam, Lc. atau juga dikenal sebagai Ustadz Badrusalam.
"Bila kritikan itu benar, tentu merujuk kebenaran lebih baik daripada ngeyel di atas kesalahan. Bila kritikan itu tidak benar, cukup kita tepis dengan adab dan sopan santun, nggak perlu marah-marah atau tersinggung," kata Kent yang mengutip Ustadz Badrusalam. (tibunnews.com)
