Sebelumnya Komisi VIII DPR akan klarifikasi Kemensos terkait ACT. Namun, netizen tidak percaya karena Ia sebut backingan ACT ada di dalam ...
Sebelumnya Komisi VIII DPR akan klarifikasi Kemensos terkait ACT. Namun, netizen tidak percaya karena Ia sebut backingan ACT ada di dalam komisi itu yang berinisial JJ, Rabu 6 Juli 2022.
Diketahui Aksi Cepat Tanggap atau ACT sementara menjadi perhatian mengenai pengelolaan dana umat. Komisi VIII DPR yang menangani urusan sosial dan kebencanaan akan mengklarifikasi Kementerian Sosial terkait keberadaan ACT.
“Kami akan klarifikasi kepada Kemensos soal keberadaan ACT ini yang mengumpulkan dana dari masyarakat,” sebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily ketika dihubungi, Senin 4 Juli 2022.
Diketahui Tagar-tagar seperti ‘aksi cepat tilep’ dan juga ‘jangan percaya ACT’ bermunculan setelah laporan majalah Tempo muncul. Laporan utama tersebut berjudul ‘Kantong Bocor Dana Umat’.
Ace merasa bahwa pengelolaan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat buat kegiatan kemanusiaan dan juga keagamaan mesti dilakukan secara transparan. Selain itu juga, Ia meminta agar ACT melakukan audit keuangan dengan independen dan juga melaporkannya pada publik.
“Soal mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemanusiaan atau atas nama kegiatan keagamaan tentu harus dikelola secara transparan dah terbuka. Harus disampaikan kepada masyarakat secara periodik laporan penggunaan keuangannya, termasuk biaya operasional manajemennya,” ujarnya.
“ACT ini harus melakukan audit yang dilakukan secara independen dan dilaporkan kepada publik,” lanjutnya.
Ace membahas kegiatan ACT yang sering menggencarkan dukungan kemanusiaan pada masyarakat Palestina. Ace pun mengatakan jangan sampai ACT hanya memanfaatkan masalah Palestina dan Israel, begitu pun bencana alam buat kepentingan pribadi.
“Jangan sampai menjual konflik Palestina-Israel, bencana alam dan lain-lain yang justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” paparnya Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu.
Ace juga mendorong kasus mengenai ACT dibongkar kepada masyarakat. Menurutnya, sekarang ini pemerintah belum mempunyai regulasi khusus mengenai dengan penarikan dana pada masyarakat di luar zakat, infak, dan juga shodaqoh.
“Kasus ACT harus dibongkar ke masyarakat agar masyarakat dan para donaturnya mengetahui dana-dana tersebut dipergunakan untuk apa saja. Kita memang belum regulasi khusus terkait dengan penarikan dana dari masyarakat, kecuali zakat, infak, dan shodaqoh,” imbuhnya Ia.
Ace membenarkan sudah mengecek ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengenai kategori ACT sebagai lembaga amil zakat (LAZ). Ia mengucapkan bahwa ACT tidak terdaftar pada LAZ. Maka dari itu, ACT semestinya tidak diizinkan menghimpun dana zakat, infak, dan juga sedekah.
“Saya sudah check ke Baznas apakah ACT ini termasuk dalam kategori LAZ. Ternyata ACT tidak masuk sebagai LAZ. Harusnya tidak boleh mengumpulkan zakat, infak, dan shodaqoh. Kalau mereka mengumpulkan dana dari masyarakat atas nama ZIS tentu harus melaporkan ke Baznas,” terangnya Ace, dilansir dari detikcom.
Mendengar hal tersebut, seorang netizen tidak percaya dengan Komisi VIII DPR karena di balik itu, ada inisial “JJ” sebagai backingan ACT.
“Jujur saya tidak percaya komisi VIII DPR dalam kasus ini, sebab backingan ACT ada didalam komisi tersebut yg berinisial JJ #AksiCepatTilep #aksicepattanggap,” jelasnya Ikhsan Ali, @bungicank pada cuitannya di Twitter.
Netizen lainnya juga me-retweet cuitan Ikhsan Ali tersebut. Meminta Ikhsan Ali agar melaporkan hal tersebut agar tidak menjadi fitnah.
“Ayo cang laporin jgn cuma bikin fitnah…kalo bikin fitnah mah banci lo!” tulisnya #HeySendMeLocation @eka_purbaya.
Respon JJ
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menepis anggapan yang menyebutnya terkait dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Legislator dari Daerah Pemilihan II Banten itu menegaskan dirinya bukanlah pendiri maupun pengurus di lembaga yang sedang jadi sorotan tersebut.
"Saya tidak ada kaitan dengan ACT. Saya tidak ikut mendirikan, tidak pernah bekerja di ACT, dan tidak pernah mendapat gaji dari ACT," kata Jazuli melalui layanan pesan, Rabu (6/7).
Mantan ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan PKS itu juga membantah tuduhan yang menyebut parpolnya terkait dengan ACT.
Jazuli justru merasa heran karena kisruh ACT yang bermula dari konflik internal ternyata meluas, bahkan menjadi isu liar yang menyeret PKS.
"Masalah utamanya konflik di internal ACT, mereka saling pecat, kenapa jadi lari ke PKS?" ujar dia. ***
