Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menanggapi soal tidak diundangnya Presiden Jokowi dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rake...
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menanggapi soal tidak diundangnya Presiden Jokowi dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP ke-5 pada 24-26 Mei 2024.
Ari menyampaikan, Presiden Jokowi selalu menghormati baik diundang atau tidak dalam acara internal partai tersebut. Ia pun menyampaikan, mantan Wali Kota Solo itu turut mengucapkan terima kasih.
"Diundang atau tidak, presiden selalu menghormati dan ucapkan terima kasih," kata Ari kepada wartawan, Jumat (17/5).
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya tidak mengundang Presiden Jokowi dalam kegiatan Rakernas Ke-5 PDIP pada 24-26 Mei 2024.
PDIP beralasan tidak mengundang Jokowi karena melihat padatnya jadwal presiden. Alasan yang sama juga jadi alasan PDIP tak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Jokowi - Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya tidak mengundang Presiden Jokowi dalam kegiatan Rakernas Ke-5 PDIP pada 24-26 Mei 2024.
PDIP beralasan tidak mengundang Jokowi karena melihat padatnya jadwal presiden. Alasan yang sama juga jadi alasan PDIP tak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Jokowi - Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya tidak mengundang Presiden Jokowi dalam kegiatan Rakernas Ke-5 PDIP pada 24-26 Mei 2024. PDIP beralasan tidak mengundang Jokowi karena melihat padatnya jadwal presiden. Alasan yang sama juga jadi alasan PDIP tak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (ISTIMEWA)
"Yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
Djarot tidak memerinci lebih jauh maksud kata "menyibukkan diri".
Presiden Jokowi sebelumnya juga tak menghadiri perayaan HUT PDIP pada Januari 2024 lalu. HUT PDIP saat itu bertepatan dengan kunjungan Jokowi ke luar negeri, sehingga PDIP tak mengirim undangan. Padahal, sebelum hubungan PDIP dan Jokowi memburuk akibat Pilpres 2024, Jokowi selalu hadir di acara-acara besar partai banteng.
Djarot pun menegaskan bahwa partainya hanya akan mengundang internal dalam Rakernas kali ini. "Jadi ini hanya untuk internal PDI Perjuangan, pesertanya internal PDI Perjuangan," tegas dia.
Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin juga buka suara soal tidak diundangnya Presiden Jokowi dalam Rakernas ke-5 PDIP. Ia tidak sepakat dengan ucapan Djarot Saiful Hidayat yang menyatakan Jokowi menyibukkan diri. Menurut Ali, sebagai seorang Presiden, Jokowi memiliki jadwal yang padat.
"Jangan begitu dong cara ngomongnya, bilang ya. Namanya juga presiden, jadwalnya begitu padat. Kalau ada yang menyinggung presiden menyibukkan diri, namanya presiden, seabrek-abrek jadwalnya," kata Ali saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).
Ali tidak memungkiri, diundang atau tidaknya Jokowi dalam acara Rakernas merupakan kewenangan internal partai. Ia mengaku tidak ingin ikut campur masalah itu. Kendati demikian ia memastikan, Jokowi memiliki agenda yang cukup padat namun tidak bisa dibilang menyibukkan diri.
"Kalau tahu ada yang cegat (doorstop) saya, saya bisa ambil jadwal presiden, biar bisa dilihat itu seabrek-abrek tuh jadwal. Termasuk tadi juga dari Sulawesi Selatan, Pontianak, Aceh," tutur Ali.
Ia lantas mengklaim pernyataan bahwa Presiden Jokowi menyibukkan diri mengada-ngada. Ali tidak ingin situasi yang sudah mulai tenang usai Pilpres 2024 menjadi panas kembali. "Iya (mengada-ada). Jangan menyebar berita bohong lagi. Situasinya sudah tenang. Ada presiden baru," pungkas dia.
RAKERNAS ke-5 PDIP yang berlangsung pada 24-26 Mei 2024 akan membahas tiga topik utama, termasuk soal posisi partai banteng di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Ketua Steering Committee atau SC Rakernas ke-5 PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyebutkan, Rakernas kali ini ada yang digelar terbuka dan tertutup. Pembukaan Rakernas akan bersifat terbuka.
"Dalam Rakernas itu nanti ada beberapa forum yang nanti akan dilakukan baik itu paparan dari Ketua DPP, maupun pengarahan tertutup dari Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," kata Djarot.
Dia mengatakan, dalam Rakernas ke-5 akan dibahas tiga topik utama yang dibagi beberapa cluster. Pada cluster pertama, kata Djarot, forum Rakernas membahas soal sikap dan posisi PDIP terhadap pemerintahan mendatang. "Pertama akan ada cluster atau kelompok satu yang akan membahas tentang sikap dan posisi PDIP," tegas Djarot.
Pada cluster kedua, lanjut Djarot, akan membahas tentang program-program kerakyatan yang diperjuangkan oleh partai dan praktiknya harus diwujudkan. Termasuk soal pangan. Kemudian, cluster ketiga, seluruh peserta Rakernas yang terdiri dari internal PDIP akan membahas persiapan Pilkada serentak. Termasuk, membahas soal calon serta strategi PDIP dalam pemenangan Pilkada 2024.
"Ketiga strategi pemenangan Pilkada serentak termasuk juga konsolidasinya ini semua sifatnya tertutup," ungkap Djarot.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, seluruh pembahasan Rakernas ke-5 PDIP akan disampaikan dalam rekomendasi di hari terakhir atau 26 Mei 2024. "Nanti hari Minggu, di acara penutupan itu, akan disampaikan rekomendasi dari Rakernas yang sifatnya eksternal kepada media," kata dia.
Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan apa yang terjadi dalam Pemilu 2024 menjadi salah satu poin pembahasan dalam Rakernas PDIP. Hal ini berkaitan dengan tidak sejalannya lagi PDIP dengan Presiden Jokowi.
"Tentunya juga akan dibahas seperti dampak kerusakan demokrasi, melemahnya negara hukum, serta korupsi dan nepotisme yang semakin marak. Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung tentunya berkaitan dengan kepemimpinan Pak Jokowi," tegasnya.
Hasto juga mengungkapkan ihwal tidak dihadirkannya Presiden Jokowi. "Atas dasar hal tersebut steering committee Rakernas telah merekomendasikan siapa saja yang akan diundang, dan tentu mereka yang berjuang bagi tegaknya konstitusi dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, memperjuangkan meritokrasi dan supremasi hukum serta mereka yang mementingkan etika dan moral yang akan banyak didengarkan oleh partai," pungkasnya.
(bali.tribunnews.com)
