Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menetapkan aturan baru terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak ...
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menetapkan aturan baru terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi pada 1 Oktober 2024.
Hal ini dilakukan guna memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang lebih membutuhkan. Kelak, aturan tersebut akan termuat di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi agar nantinya pada 1 Oktober penerapannya bisa diberlakukan.
"Memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8/2024).
Setidaknya, ada beberapa kategori kendaraan yang tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi. Salah satunya berdasarkan Kapasitas mesin mobil atau Cubicle Centimeter (CC).
Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, mobil bensin dengan kapasitas mesin (CC) di atas 1.400 CC tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite. Sementara, mobil diesel dengan kapasitas mesin di atas 2000 CC tidak diperbolehkan lagi menggunakan solar subsidi.
Lantas apa saja mobil yang terancam dilarang minum BBM subsidi?
Berikut beberapa merek dan model mobil yang terancam terkena larangan pembelian BBM subsidi.
Presiden Jokowi Buka Suara Terkait Rencana Pembatasan BBM Subsidi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait rencana pemerintah yang akan merilis aturan baru, berkenaan dengan kriteria pengguna BBM bersubsidi.
Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah masih akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sampai saat ini pemerintah belum memutuskan terkait kriteria baru pengguna BBM bersubsidi ini.
"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa, belum ada keputusan dan belum ada rapat," ungkap Jokowi di RSUP dr. Sardjito, Yogyakarta, dikutip Kamis (29/08/2024).
Namun demikian, dia menjelaskan, pengetatan kriteria pengguna BBM bersubsidi ini diperlukan untuk menekan angka polusi udara dan efisiensi anggaran negara alias APBN.
"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk 2025," ucapnya.(cnbcindonesia.com)
